undang undang apotek. Jl. undang undang apotek

1937 Nomor 541 ). 19), tetap berlakuUSDRegistrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker; Mengingat : 1. V. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. Obat Wajib Apotek (Lengkap) “Obat dengan penanda huruf K dalam lingkaran merah, yang dikenal dengan Obat Keras, seharusnya hanya dapat diserahkan dengan resep dokter (ethical drugs), namun beberapa obat keras ternyata dapat diserahkan apoteker kepada pasien tanpa resep. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan juga pendistribusian obat,. Beberapa. Kedua : Setiap Apoteker yang melaksanakan praktik kefarmasian di Apotek dan/atau Klinik berhak memperoleh jasa praktik dan tunjangan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi ini. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pasal 1. Berdasarkan Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 108 dan PP No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 9. undang-undang yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika). See full list on jogloabang. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (PP 51/2009), Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. 49 3. Pengertian Toko obat1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara. Apotik dengan ke putusan Menteri Kesehatan. Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2017 terkait Apotek pada 30 Januari 2017 dan mulai berlaku sejak 13 Februari 2017. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Menteri Kesehatan memberikan izin kepada apotik untuk membeli, meracik, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek. 1. Tipe Dokumen. GudangIlmuFarmasi – Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru terkait STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2021. 3. 4-9. 2017. Regulasi mengenai Apotek Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara No. Pengertian Narkotika menurut undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Next Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Praktik Apoteker. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 masih berlaku aktif,. Surat tersebut ditandatangani. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 817 Jl. Unduh Version Diunduh 142706 Ukuran Dokumen 3. Apotek. Menurut PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pasal 1. bahwa Apotek dan Pedagang Eceran Obat sebagai salah. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan. 4. nama Apotek penyelenggara sesuai izin; 2. , Apt. id – Uraian Tugas Jabatan Apoteker Ahli Pertama. CILEUNGSI, WARTA-APOTEKER. Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di. Undang-undang No. 2. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap OWA (misal kekuatan, maksimal jumlah obat yang diserahkan, dan pasien sudah pernah menggunakannya dengan resep) 2. 41, LN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);. 1. DAFTAR KEPUSTAKAAN WAJIB APOTEK. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah : a. Maka Peraturan Pemerintah tentang APOTIK ini adalah pelaksanaan daripada pasal 4 Undang-undang Farmasi tersebut. Undang-Undang No. Undang-undang Obat Keras (St. bahwa agar Apotek Rakyat dapat memberikan pelayanan kefarmasian dengan baik perlu mengatur pengelolaan Apotik Rakyat dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Cari 50. wajib memiliki apoteker yang memiliki SIzin Praktik Aurat poteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 3. com DI APOTEK . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); -2-. APOTEK: Struktur Organisasi, Tupoksi/Jobdesnya serta Registrasi, Izin Praktik & Izin Kerja Tenaga Kefarmasian serta Pendirian Apotek, Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Surat Izin Kerja Apoteker (“SIKA) adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran. DAFTAR PUSTAKA Anonim, 1999, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. Apoteker adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas di. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 4. Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Dapat menjelaskan Kode Etik Apoteker 7. Sebagai alat distribusi perbekalan farmasi, apotik merupakan. Produk obat-obatan dan makanan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. d. Hal ini ditandai dengan penandatanganan surat pengajuan penyesuaian RUU Kefarmasian yang kini tercantum dalam Prolegnas long list 2019 – 2024 nomor 82 menjadi RUU Praktik Apoteker. Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. Sehingga pasal tersebut bertentangan dengan: a. Ketentuan Umum mengenai Apoteker. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di Apotek ditetapkan Menkes Nila Farid Moeloek di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016. 5. Yang dimaksud obat dan makanan meliputi: [1] obat; obat tradisional; obat kuasi; suplemen kesehatan; kosmetik; dan. Peredaran ini tidak lain karena pentingnya keberadaan Apotek di tengah masyarakat. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Undang-Undang, Struktur Organisasi Apotek, pengelolaan administrasi dan obat apotek, aspek bisnis, pharmaceutical care dan KIE di apotek Minggu ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktivitas Pembelajaran Rujukan 1 Mahasiswa mampu memahami : 1. Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, PERMENKES 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas beserta lampiran, dan. 2011. Penyediaan apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemetaan daerah dengan mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (2) Hukuman administratif sebagaimana dimaksudPP No. 72 tahun 1998. 1937 No 541 2. Surat tersebut ditandatangani. Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan melaksanakan Webinar Sosialisasi Standar Usaha Apotek dan Toko Obat pada PMK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Pasal 23 ayat (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengganti UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Pasal 4 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 7 tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 8 1); 3. pengendalian apotek sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku. PBF juga dilengkapi dengan apoteker yang bertanggung jawab untuk memastikan penyimpanan dan distribusi sesuai dengan. Rasuna Said Blok X-5 Kav. Undang-undang Obat Keras (St. a. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek di apotek lain; Asli dan salinan/fotocopy surat ijin atasan bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI dan. ,M. lokasi; b. 817. H. farmasetika. Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Unduh. 4. Melihat Indonesia sendiri belum memiliki Undang-undang kefarmasian, dan rancangannyapun pada tahun 2018 ini belum akan dibahas di nasional, dan entah kapan akan dimasukkan dalam system perundang-undangan nasional. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi, tanggung jawab teknis farmasi terletak di tangan seorang apoteker. Perusahaan Farmasi Kesepakatan bersama etika promosi obat Kode etik IPMG (Internasional Pharmaceutical Manufacturers Group) Keputusan Kepala BPOM Nomor Hk. Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Apotek, seorang Apoteker tidak cukup telah. Tenaga medis yang menghimpun dokter dalam menjalankan praktik diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutya disebut dengan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik IndonesiaUndang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor. Seorang apoteker juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek tersebut. Apotek; Mengingat : 1. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar. Untuk itu wajar jika dalam pendirian apotek harus membutuhkan berbagai syarat dan tata cara yang sesuai dengan prosedur termasuk izin pendiriannya. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara No. Daftar obat wajib Apotik No, 3 sebagai tambahan Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan tr,lo. Evaluasi KasusUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); -2- 2. Buku Kolaborasi Seluruh Negeri Menanggulangi Pandemi. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Upaya lainnya seperti memberikan edukasi dalam bentuk penyuluhan berupa pendidikan kesehatan. MENGINGAT 1. Apoteker adalahsarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan. 01. Obat keras hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek, penyerahannya pun hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker,Daftar tersebut memiliki catatan yang cukup panjang, mulai dari a sampai z. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. apoteker calon penanggung jawab PBF Cabang disertai dengan kelengkapan administratif sebagai berikut: a. Unduh Version Diunduh 27276 Ukuran Dokumen 408. Hubungan hukum antara Apoteker dengan pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999kesehatan seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat agar dapat sampai ke tangan masyarakat. Jumlah Dokumen 1. 4 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. Peredaran Obat dan Kosmetik secara Daring. Permenkes 73 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas,. 2 Sarana dan Prasarana di Apotek Sarana dan prasarana Apotek dapat menjamin mutu sediaan Farmasi, alatJika Anda ingin mendirikan apotek berdasarkan undang-undang, Anda harus memiliki setidaknya: lokasi; Pemilihan lokasi ini sangat penting dalam industri farmasi dan harus disetujui oleh dewan kabupaten/kota. Undang Undang apotek. Apotek panel adalah apotek yang bekerjasama dengan PBF dalam mendistribusikan obat keras kepada pihak-pihak yang diinginkan oleh PBF yaitu :. 541); 2. Apoteker yang tidak mempunyai SIKAA dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 86 Undang -undang Nomor 23 Tahun. Peredaran ini tidak lain mengingat pentingnya keberadaan apotek di kalangan masyarakat. Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek (selanjutnya disingkat Permenkes No. PMK ini dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 5 dan atau; b. sistem undang-undang terdapat apa yang kita kenal dengan permainan bahasa. 131Tahun 1960); 2. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 1. PELAYANAN RESEP A. Psikotropika adalah Obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Apotek; Mengingat : 1. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;. diatas dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2. 87 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Kamis, 20 Mei 2021 Diperbarui Kamis, 20 Mei 2021 Permenkes 2-2021 Penetapan dan Perubahan […]Sesuai namanya, Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 ini membahas tentang Apotek. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan pelayanan farmasi klinik. 1937 No. Tunggal Lynestrenol (Exluton®) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Apotek MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Diunduh 1521. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2021. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. 7 tahun 1963 tentang Farmasi; UU No. Dalam peraturan ini dapat dilihat bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter, yaitu dalam Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986: (1) Pada etiket dan.